Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

 

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1-144/KMA/SK/I/2011, TANGGAL 5 JANUARI 2011

SK Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari :

a.    Biasa, digunakan dalam hal :

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik
2. Informasi yang diminta bervolume besar
3. Informasi yang diminta belum tersedia, atau
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan PPID

b.    Khusus, digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta :

1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan
2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain)
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak) dan/atau
4. Perkiraan jumlah biaya penggandakan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandakan dapat dilakukan dengan mudah