Diskusi Internasional Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang dengan AIPJ2 Secara Daring
Amurang | Jumat, 29 September 2023 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Amurang, Ketua PA Amurang Ibu Masyrifah Abasi, S.Ag., Wakil Ketua PA Amurang Bapak Teddy Lahati, S.H.I., M.H., dan Hakim PA Amurang Bapak M. Saekhoni, S.Sy., menghadiri acara Diskusi Internasional Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang dengan AIPJ2 secara daring melalui aplikasi zoom meeting mulai dari pukul 09.00 WITA s.d. selesai.
Acara ini merupakan bagian dari kerjasama peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FC&FCOA) yang dimulai berdasarkan Nota Kesepahaman pada 8 Desember 2020. Salah satu fokus dari kerjasama ini adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak. Bapak Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M, selaku Ketua Pengadilan Agama Cirebon, menyampaikan makalah berjudul “Inisiatif Pengadilan Agama Cirebon dalam Kerjasama Pengadilan-Pemda untuk Pencegahan Perkawinan Anak” dalam acara forum internasional yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beliau menekankan pentingnya aspek psikologis dalam proses peradilan, dan bagaimana bantuan psikologis dapat membantu pihak berperkara menghadapi tantangan dengan lebih baik.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang, MUI Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, UPTD PPA Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, serta Laskar Anak Kabupaten Malang.
Forum ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat kerjasama antar lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia.