Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan

A. Sumber Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Mahkarnah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dari Pengadilan Tingkat Pertama dapat bersumber dari:

1. Masyarakat, yaitu:
    a. Para pencari keadilan atau pihak berperkara;
    b. Advoka!;
    c. Masyarakat wnum yang bukan merupakan pihak berperkara;
    d. Lembaga Bantuan Hukum;
    e. Lembaga Swadaya Masyarakat; atau
    f. Institusi masyarakat lainnya.
2. Lembaga negara lain, yaitu:
    a. Dewan Perwakilan RakyatIDewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
    c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    d. Kejaksaan Republik Indonesia;
    e. Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republi Indonesia;
    f. Sekretariat Negara Republik Indonesia;
    g. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
    h. Komisi Pemberantasan Kompsi Republik Indonesia;
    i. Ombudsman Nasional;
    j. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;
    k. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; atau
    l. Lemhaga negara lainnya.
3. Internal lernbaga pengadilan, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh aparat lembaga peradilan, termasuk keluarga hakim atau pegawai;
4. Laporan atau surat kedinasan, yaitu laporan atau surat resmi dari pirnpinan atau pejabat lembaga peradilan mengenai aparat lembaga peradilan yang dipimpinnya;
5. Informasi lain yang berasal dari:
    a. Instansi di luar pengadilan;
    b. Media massa; atau
    c. Isu yang berkembang.
B. Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
2. Penyalahgunaan wewenang jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil alau peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lcmbag peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
6. Pelanggaran hukum aeara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karen kelalaian dan ketidakpahaman;
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan bersifat administratif;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat rnerugikan pihak-pihak yan berkepentingan serta masyarakat secara umum.